METODE PEMBELAJARAN EFEKTIF

Metode yang sering dan banyak digunakan oleh guru dalam penyampaian pembelajaran di kelas adalah metode ceramah. Metode ini salah satu metode tertua yang dapat digunakan dengan tujuan dapat memberikan informasi kepada peserta didik untuk memenuhi tuntutan pencapaian materi. Kelemahan metode ini kurang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif  dalam kegiatan pembelajaran.

Agar kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif, membutuhkan metode yang dapat dikombinasikan dan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Metode tersebut dapat digunakan dalam usaha meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang kita sampaikan dan pada akhirnya tujuan dari pembelajaran yang sudah kita tetapkan di awal tercapai dengan baik. Selain itu dengan menerapkan berbagai metode diharapkan tecipta pembelajaran yang berkualitas serta tercipta pengalaman-pengalaman yang menarik bagi peserta didik.

Berikut ini beberapa Metode Pembelajaran Efektif :

  1. EXAMPLE NON EXAMPLE Contoh dapat dari kasus/ gambar yang relevan dengan KD
  2. PICTURE NON PICTURE
  3. NUMBERED HEADS TOGETHER (Kepala bernomor, Spencer Kagan 1992)
  4. COOPERATIVE SCRIPT (Dansereau Cs 1985)
  5. KEPALA BERNOMOR STRUKTUR (Modifikasi dari number heads)
  6. STUDENT TEAMS- ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) Tim siswa kelompok prestasi
  7. JIGSAW -MODEL TIM AHLI (Aronssn – Braney – Stephen – Sikes – and Snapp 1978)
  8. PROBLEM BASED INTRODUCTION (PBI) Pembelajaran berdasarkan masalah
  9. ARTIKULASI
  10. MIND MAPPING
  11. MAKE – A MATCH mencari pasangan (lorna Curran 1994)
  12. THINK PIR AND SHARE
  13. DEBATE
  14. ROLE PLAYING
  15. GROUP INVESTIGATION Sharan 1992
  16. TALKING STICK
  17. BERTUKAR PASANGAN
  18. SNOWBALL THROWING
  19. STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING Siswa/ peserta mempresentasikan ide/ pendapat pada rekan peserta lainnya
  20. COURSE REVIEW HORAY
  21. DEMONSTRATION DAN EKSPERIMEN ( Khusus materi yang memerlukan peragaan atau percobaan misalnya Gussen )
  22. EXPLISIT INSTRUCTIONPengajaran langsung ( Rosenshina and Stevens 1986 )
  23. COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) Kooperative membaca dan menulis (Steven and Slavin 1995)
  24. INSIDE-OUTSIDE-CIRCLE (LINGKARAN KECIL-LINGKARAN BESAR) oleh Spencer Kagan
  25. COOPERATIVE LEARNING (TEBAK KATA)
  26. WORD SQUARE
  27. SCRAMBLE
  28. TAKE AND GIVE
  29. CONSEPT SENTENCES
  30. COMPLETTE SENTENCE
  31. TIME TOKEN AREND 1998
  32. PAIR CECKS SPENCER KAGEN 1993
  33. ROUND CLUB (KELILING KELOMPOK)
  34. TARI BAMBU DUA TINGGAL DUA TAMU (TWO STRAY TWO STRAY) SPENCER KAGAN 1992)
  35. STRUKTURAL ANALITIK SINTETIK (SAS)
  36. PEMBELAJARAN OTENTIK (OUTENTIC LEARNING)
  37. NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT)
  38. INQUIRY
  39. MODEL PEMBELAJARAN TERPADU
  40. BERBASIS PROYEK DAN TUGAS
  41. PEMBELAJARAN BERBASIS JASA DAN LAYANAN (SERVICE LEARNING)

Biografi RA. Kartini

COLLECTIE TROPENMUSEUM Portret van Raden Ajeng Kartini TMnr 10018776.jpgRaden Adjeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau berasal dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa. Beliau merupakan putri dari Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, yang diangkat menjadi bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukawur.

Ayah Kartini pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong. Peraturan kolonial waktu itu mensyaratkan untuk dapat menjadi seorang bupati harus beristerikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Adjeng Woerjan (Moerjam), keturunan langsung Raja Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Woerjan, R.A.A. Tjitrowikromo.

Kartini adalah anak ke-5 dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Karena merupakan anak seorang bangsawan maka Kartini diperbolehkan bersekolah hingga lulus di ELS (Europese Lagere School). Di sekolah tersebut antara lain Kartini dapat belajar bahasa Belanda. Tetapi tradisi waktu itu, anak perempuan yang menginjak usia 12 tahun harus tinggal di rumah atau dipingit. Karena tradisi tersebut, Kartini harus mengorbankan cita-citanya untuk dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Dengan kemampuan Kartini berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah.

Kartini banyak membaca surat kabar Semarang De Locomotief  yang diasuh Pieter Brooshooft, ia juga menerima leestrommel (paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan). Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat, juga ada majalah wanita Belanda De Hollandsche Lelie. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di De Hollandsche Lelie. Dari surat-suratnya tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian, sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Kartini juga banyak membaca buku-buku lain yang berbahasa Belanda.

Pada akhirnya, Kartini hampir dapat mewujudkan keinginannya untuk melanjutkan sekolah di Belanda atau sekolah guru di Betawi, tapi kemudian kesempatan tersebut dibatalkan. Oleh orangtuanya, Kartini disuruh menikah dengan bupati Rembang, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, yang sudah pernah memiliki tiga istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai Gedung Pramuka.

Pada tanggal 13 September 1904 Kartini melahirkan anak yang diberi nama Soesalit Djojoadhiningrat. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang.

Berkat kegigihannya Kartini, kemudian didirikan Sekolah Wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912, dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah “Sekolah Kartini”. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh Politik Etis.

Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Door Duisternis tot Licht yang arti harfiahnya “Dari Kegelapan Menuju Cahaya”. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911.

Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang: Boeah Pikiran, yang merupakan terjemahan oleh Empat Saudara. Kemudian pada tahun 1938, diterbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang versi Armijn Pane seorang sastrawan Pujangga Baru.

Terbitnya surat-surat Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda, dan pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia lainnya.

Pada tahun 1964 Kartini ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional dan tanggal kelahirannya, 21 April diperingati sebagai hari Kartini.

Biografi Ki Hajar Dewantara

Ki Hajar DewantaraKi Hajar Dewantara memiliki nama asli R.M. Suwardi Suryaningrat. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei  1889. Beliau berasal dan keluarga keturunan Keraton Yogyakarta. Beliau mengganti namanya tanpa gelar bangsawan agar dapat lebih dekat dengan rakyat. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, beliau belajar di STOVIA, tetapi tidak menamatkannya karena sakit. BeIiau kemudian bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain De Express, Utusan Hindia,dan Kaum

Muda. Sebagai penulis yang handal, tulisannya mampu membangkitkan semangat antikolonialisme rakyat Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif di bidang politik dengan bergabung ke dalam Budi Utomo, lalu mendirikan Indische Partij sebagai partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia pada tanggai 25 Desember 1912 bersama kedua rekannya, Douwes Dekker dan dr. Cipto Mangunkusumo . Ki Hajar Dewantara juga ikut membidani terbentuknya Komite Bumiputra di tahun 1913 sebagai bentuk protes terhadap rencana Belanda memeringati kemerdekaannyaa dan Perancis. Beliau kemudian membuat sebuah tulisan pedas di harian De Express yang berjudui “Als lk een Nederlander” (Seandainya Aku Seorang Belanda). Melalui tulisan ini, beliau menyindir Belanda yang hendak merayakan 100 tahun kemerdekaannyaa dan Perancis di negeri jajahan dengan menggunakan uang rakyat indonesia. Berikut ini kutipannya. “Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh Si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu ! Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya” Akibatnya, Belanda pun langsung menjatuhkan hukuman pengasingan. Bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangoenkoesomo, beliau dibuang ke Belanda. Di Belanda, Ki Hajar Dewantara memanfaatkan kesempatan mendalami masalah pendidikan dan pengajaran. Setelah kembali ke tanah air, Ki Hajar Dewantara memusatkan perjuangan melalui pendidikan dengan mendirikan perguruan Taman Siswa pada tanggal 3 JuIi 1922. Perguruan ini merupakan wadah untuk menanamkan rasa kebangsaaan kepada anak didik. Ajaran  Kii Hajar Dewantara yang terkenal adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Berkat jasanya yang besar di bidang pendidikan maka pemerintah menetapkan beliau sebagai Bapak Pendidikan dan tanggal lahirnya, 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada tahun 1957, beliau mendapat gelar Doctor Honoris Causa dan UniversitaS Gadjah Mada. Dua tahun setelah mendapat gelar tersebut, beliau meninggal dunia pada tanggat 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Beliau mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional dengan Keppres No. 305 Tahun 1959, Tanggal 28 November 1959.

Mengenang Hari Jadi Kota Pekalongan

Guna menumbuh kembangkan dan memperkuat persatuan, kesatuan dan rasa kecintaan serta keterikatan batin rakyat, lembaga – lembaga : politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan, perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, maka pada tanggal 6 April 2007 pemerintah kota Pekalongan telah menetapkan Peraturan Daerah no. 2 tahun 2007 tentang hari jadi Kota Pekalongan. Dalam peraturan daerah tersebut, hari jadi Kota Pekalongan ditetapkan tanggal 1 April 1906. Tanggal tersebut merupakan tanggal diundangkannya staadblaad nomor 124 tahun 1906 tentang desentraliasi dengan pemisahan keuangan untuk Ibukota Pekalongan dari keuangan pemerintah Hindia Belanda.

LAMBANG / LOGO

logo pkl 1931                                    logo pkl 1958                                  logo baru pekalongan web
Kotapraja  Pekalongan              Kotamadya/Kota Pekalongan           Kota Pekalongan

                 1931                                                      1958                                            2015

Pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan Staatblad 1906 No.124 tentang desentralisasi dengan pemisahan keuangan Ibukota Pekalongan dari keuangan umum pemerintah Hindia Belanda dan atau decentralisatie afzondering van gelmiddenlen voor de hoofplaats Pekalongan iut de algemeene geldmiddelen van nederlandsch-indie ins telling van een gumeenteraad te dier plaatse, yang dinyatakan berlaku pada tanggal 1 April 1906 atau hari Minggu pon tanggal 1 April 1906 dengan surya sengkala ” rasa swarga gapuraning bumi” yang berarti rasa kebahagiaan membangun nagari/kota dan menurut perhitungan jawa adalah ngahad pon 6 Safar 1836 Hijriah dengan candra sengkala ” endahing trinaga manunggal. artinya pemerintah dan rakyat bersatu untuk membangun. Staatblaad tersebut merupakan dasar hukum terbentuknya gumeente ( kotapraja ) Pekalongan dan sebagai bugermeester (walikota) HJ. Kuneman dan telah dibentuk Dewan Kotapraja yang berjumlah 13 orang dan semua diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pemerintah Hindia Belanda melaksanakan reorganisasi pemerintahan, untuk kota Pekalongan dikeluarkan staatblaad nomor 392 tahun 1929 yaitu UU tentang desentralisasi Pekalongan sebagai daerah yang berdiri sendiri dengan memisahkan keuangan umum pemerintahan Hindia Belanda dan staatblaad tersebut berlaku pada tanggal1Januari 1930.
Pada masa pendudukan Jepang ( 1942-1945 ), nama Hindia Belanda diganti dengan nama Indonesia. struktur pemerintahan menjadi sentralistik. Pemerintah pusat Jawa dan Madura dipimpin oleh Gunseikan ( kepala pemerintahan militer ) . Sejak tanggal 8 Agustus 1942, pemerintah daerah tertinggi adalah Karesidenan (syu) yang dikepalai oleh Shuchokan. Jawa Tengah terbagi menjadi 5 Karesidenan. (Semaran, Rembang, Kedu, Banyumas dan Pekalongan) Karesidenan Pekalongan meliputi wilayah Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal dan Brebes.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 disebutkan bahwa pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Daerah Besar dan Daerah Kecil dengan pemerintah daerah yang mengurusi rumah tangga sendiri. Ketika terjadi Agresi Belanda I ( 1947 ) dan Agresi Belanda II ( l948 ) wilayah Jawa dipegang oleh dua kekuasaan yaitu kekuasaan Republik Indonesia dan kekuasaan Belanda.
Sejak pengakuan kedaulatan Repuhlik Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, diikuti proses penggabungan kembali daerah – daerah dan negara bagian ciptaan van mook. Daerah-daerah di Jawa Tengah kembali menggabungkan diri kedalam propinsi Jawa Tengah. Penggabungan secara resmi berlangsung pada tanggal 24 Maret 1950. Ada pun kota besar Pekalongan waktu itu masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kota Pekalongan berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 1950 yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Derah Istimewa Yogyakarta, dalam undang undang ini diputus 2 hal yaitu :
1) Menghapuskan staatblaad yang mengatur Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Bandung, Kota Bogar, Kota Cirebon, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta.
2) Menetapkan pembentukan daerah daerah kota besar dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam UU no. 16 tahun 1950 ini disebutkan bahwa Kota Pekalongan dengan luas wilayah 17,16 km² dengan 2 kecamatan dan 22 kelurahan/desa. Berkenaan dengan hal-hal diatas secara yuridis formal Pemerintahan Kola Pekalongan terbentuk dengan wilayah geografis dan administratif yang sama seperti sekarang dan menjadi bagian dari pemerintahan provinsi Jawa Tengah dan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 15 Agustus 1950. Kemudian Kotamadya Dati II Pekalongan dalam proses perkembangannya mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga fungsi dan peranan Kota Pekalongan sebagai kota industri, kota pelabuhan perikanan, kota pedagangan, sehingga lahan yang tersedia tidak dapat menampung lagi untuk kegiatan pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut maka wilayah kotamadya dati II Pekalongan perlu dirubah dengan memasukkan sebagian daerah kabupaten dati II Pekalongan dan kabupaten dati II Batang, maka diterbitkan Paraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah kodya dati II Pekalongan, kabupaten dati II Batang dan kabupaten dati II Pekalongan. yang diundangkan tanggal 5 Desember 1989. kemudian ditindak lanjuti dengan Permendagri Nomor 3 tahun 1989 tentang pelaksanaan PP nomor 21 tahun 1988. berkaitan dengan hal tersebut di atas maka wilayah kotamadya dati II Pekalongan yang semula 1.755 ha menjadi 4.465,24 ha dan tertbagi dalam 4 kecamatan dan 46 kelurahan/desa. Sejalan dengan tuntutan reformasi di segala bidang, maka pemerintah mengakomodir keinginan daerah yang salah satunya diuandangkan UU nomor 2 tahun 1999 tentang undang undang pokok pemerintahan daerah kemudian diganti UU nomor 32 tahun 2004 tentang Undang-Undang Pokok Pemerintahan di Daerah, tidak ada perubahan batas wilayah, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan, hanya ada perubahan sebutan yang semula Kotamadya Dati II Pekalongan menjadi Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan 46 kelurahan .

Sumber : Humas dan Protokol Pemeritah Kota Pekalongan

Walikota Pekalongan dari Masa ke Masa

Selama kurun waktu 109 tahun yakni dari 1906 sampai dengan 2015 sekarang ini, telah ada 14 walikota yang memimpin Kota Pekalongan. Dengan gaya kepemimpinan yang berbeda, mereka semua bertujuan untuk membangun Kota Batik hingga mencapai kemajuan seperti sekarang ini. Para Walikota tersebut adalah:

1. HJ. Kuneman ( 1 April 1906- 8 Maret 1942 )
Diangkat sebagai Walikota (Burgemeester) untuk yang pertama kali 1 April 1906 berdasarkan Staatbllad Nomor 124 Tahun 1906, dibuat tanggal 21 Februari 1906 dan dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 1906 dan dikeluarkan pada tanggal 1 Maret 1906 oleh Wakil Sekretaris Umum DE GROOT dan JB. VAN HEUTSZ) dan mulai berlaku tanggal 1 April 1906. Menjabat sebagai Walikota mulai tanggal 1 April 1906 sampai dengan awal pendudukan Jepang 1942 dan waktu itu, yang mengangkat adalah gubernur Jendral Hindia Belanda dengan masa jabatan waktu justru tidak terbatas.

2. Kawabata/R. Soempeno Danoewilogo ( 8 Maret 1942- 24 Agustus 1945 )
Pada masa itu Burgemeester (Walikota) dihanti namanya menjadi SITYO. Tugas utamanya adalah melayani kepentingan perang “ DAI TOA “ (Perang Asia Timur Raya). Hal ini berlaku juga untuk kota lain diseluruh Indonesia. Meskipun Sityo dijabat oleh Kawabata, namun yang menjalankan tugas sehari-hari adalah R.Soempeno Danoewilogo.

3. R. Soempeno Danoewilogo ( 17 Agustus 1945 – 15 Maret 1945 )
Beliau lahir di Temanggung pada 17 Maret 1894. Pada masa jabatannya banyak peristiwa yang sangat menentukan perjalan Kota Besar Pekalongan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia. Pada waktu itu di Kota Pekalongan sedang terjadi gejolak p[erjuangan rakyat, pemuda dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Peristiwa yang terpenting adalah pengibaran bendera merah putih dan perebutan senjata tentara Jepang.
Insiden berdarah terjadi pada saat perebutan markas Kempetai oleh rakyat yang dimotori oleh para pemuda dan bdan-badan perjuangan.

4. Agoes Miftah Danoekoesoemo ( 1 Juni 1954 – 1 Nopember 1956 )
Beliau dilahirkan di Brebes pada 30 Agustus 1915. Menjabat Walikota/Kepala Daerah Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Mei 1945 Nomor: UP-11/1/22. Periode pemerintahan beliau merupakan masa revolusi kemerdekaan, sehingga kondisi di Pekalongan terpengaruh oleh peperangan, antara lain konfrontasi dengan Agresi Belanda I dan II.

5. M. Soehartono Slamet Poespopranoto ( 1 Nopember 1956 – 19 Nopember 1957 )
Lahir tanggal 29 Agustus 1905 dan diangkat menjadi Walikota/Kepala Daerah Kota Besar Pekalongan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Oktober 1956 Nomor : UP-14 /2/7. Pada waktu menjabat sebagai walikota, penyelenggaraan pemerintahan menganut asas dekonsentrasi dan asasdesentralisasi. Pemberlakuan dua asa ini merupakan konsekuensi dari diberlakukannya Undang Undang Nomer 1 Tahun 1957 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah. Tugas Walikota mencakup dua hal, yakni sebagai pejabat pemerintah pusat dan sekaligus sebagai kepala daerah.

6. R. Iskandar Said ( 13 Januari 1958-17 Januari 1959 )
Dilahirkan di Temanggung pada tahun 1898. Diangkat sebgai Kepala Daerah Kotapraja Pekalongan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Januari 1957, Nomer:Des.71/1/10. Pada waktu menjabat sebagai walikota, peyelenggaraan pemerintah menganut asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Pemberlakuan dua asa ini merupakan konsekuensi dari diberlakukannya Undang Undang Nomer 1 Tahun 1957 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah. Tugas Walikota mencakup dua hal, yakni sebagai pejabat pemerintah pusat dan sekaligus sebagai kepala daerah.

7. R.M Bambang Sardjono Noersetyo ( 14 April 1959 – Nopember 1959 )
Lahir di Yogyakarta pada tahun 1926. Disahkan sebagai Kepala Daerah Kotapraja Pekalongan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Maret 1959 Nomor : Des. 71/6/26/57 dan dilantik pada tanggal 14 April 1959.

8. R. Mochamad Tedjo ( 5 April-30 Mei 1967 )
Masa jabatan : 5 April 1060 – 30 Mei 1967. Diangkat menjadi Walikota dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1960.

9. R. Teguh Soenarjo ( 30 Mei 1067-11 Oktober 1972 )
Diangkat sebagai Walikota Kepala Daerah Kotamadya Pekalongan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Mei 1967.

10. Drs. R. Soepomo ( 11 Oktober 1972-7 Nopember 1979 )
Diangkat sebagai Kepala Daerah Pekalongan Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Oktober 1972.

11. H. Djoko Prawoto, BA ( 7 Nopember 1979 – 7 Nopember 1989 )
Dilahirkan di Boyolali. Kota Pekalongan dipimpin oleh Djoko Prawoto, BA selama dua periode, yakni 7 Nopember 1979 – 7 Nopember 1989. Pada masa kepemimpinan beliau, Kota Pekalongan mengalami perubahan luas wilayah dari 1.755 Ha menjadi 4.465,24 Ha berdasarkan UU Nomer 21 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Batang dan Kabupaten Dati II Pekalongan.

12. H. Mochamad Chaeron, BA ( 7 Nopember 1989 – 7 Nopember 1994 )
Dilahirkan di Semarang. Diangkat menjadi Walikota berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 7 Nopember 1989.

13. Drs. Samsudiat, MM ( 27 Oktober 1994 – 5 Juli 2004 )
Dilahirkan di Cilacap pada tanggal 15 Pebruari 1942. Beliau menjabat Walikota selama dua periode. Periode pertama berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 131,33-293 tanggal 27 Oktober 1994. Sedangkan periode kedua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer131,33-1301 tanggal 30 Desember 1999. Pada periode kedua ini didampingi H. Hamzah Shodiq, BA sebagai Wakil Walikota.

14. H.M Basyir Ahmad dan H.A Alf Arslan Djunaid ( 5 Juli 2005 – Sekarang )
Beliau berdua merupakan warga asli Pekalongan. Walikota dan Wakil Walikota masing-masing diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 13.33-472 dan Nomer 132.33-473 Tanggal 5 Juli 2005.

Sumber : http://www.pekalongankota.go.id